GARUT, – mataperistiwa.id || Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang baru diberikan kepada sejumlah peserta didik di SDN 1 Karangtengah, Kecamatan Kadungora,Garut diwarnai keluhan orang tua penerima.
Sejumlah orang tua peserta didik penerima PIP itu menyebutkan adanya kewajiban yang harus dibayar kepada pihak sekolah dari bantuan yang mereka terima.
“Setelah mencairkan uang di BRI, harus bayar iuran untuk perpisahan sebesar 50 Ribu dan biaya administrasi 50 ribu” ungkapnya, Rabu (17/05/2023).
Pengakuan orang tua murid penerima tersebut dibenarkan oleh salah seorang Guru yang berhasil terkonfirmasi.
“Memang benar para penerima PIP yang masih punya tunggakan, diharuskan membayar iuran untuk perpisahan sebesar 50 Ribu” ujarnya.
Disinggung perihal biaya administrasi yang dikenakan, Guru itu mengelak tidak tahu.
” Saya hanya bertugas mengumpulkan iuran untuk perpisahan, tidak tahu ada administrasi. Coba saja konfirmasi ke operator atau Kepala Sekolah” elaknya.
Berhasil ditemui di ruangannya, Jumat (19/05/2023) Kepala SDN 1 Karangtengah, Heri tidak menampik adanya iuran perpisahan.
“‘ Iuran untuk perpisahan yang disepakati pada rapat komite senilai 50 Ribu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Penerima PIP sepakat untuk membayar dari uang hasil bantuan itu” ucap Heri.
Adanya biaya administrasi yang disebut sebut juga harus dibayar 50 Ribu, Heri mengaku tidak pernah mengarahkan.
“Kami tidak pernah mengarahkan adanya biaya administrasi dalam penyaluran PIP, itu tidak benar. Masa orang yang diberi bantuan harus bayar administrasi” imbuhnya.
Buku tabungan penerima bantuan PIP yang diketahui dikumpulkan pihak sekolah, Heri juga membenarkan dengan dalih agar tidak hilang.
“Memang benar setelah bantuan diterima, buku tabungan para penerima PIP yang berjumlah 39, itupun masih ada satu dua yang belum bisa cair. Buku tabungannya kami kumpulkan disekolah, agar tidak hilang” paparnya.
Sejauh ini operator sekolah yang diketahui berdinas di Disdik Garut yang juga dikabarkan menjadi “Joki ” operator pada 3 sekolah di Kadungora belum dapat terkonfirmasi adanya kutipan biaya administrasi.
Redd**
