Rokan Hulu, Mataperistiwa.id – Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hulu (Rohul) yang juga ketua TJSP H. Indra Gunawan Buka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Forus khusus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(TJSP) SPBU bersama Perusahaan Perkebunan dan SPBU di Rohul yang di hadiri Ketua komisi I DPRD Rohul Budi Darman dan Ketua komisi II DPRD Rohul Murkhas, Kaban Bappeda Rohul Drs.Yusmar,M,Si, Kabag Adwil Setda Rohul Muhammad Pranovandi S,STP, dan Perwakilan Disnakbun yang di laksanakan di Aula lantai III kantor bupati, Senin (07/11/2022).
Dalam sambutannya Wabup Indra Gunawan Mengatakan dilaksanakannya rakor ini merupakan untuk penyamaan persepsi antara pemerintah daerah(pemda)dengan perusahaan yang ada di Rohul dalam penyaluran CSR dan TJSP agar tepat sasaran dan terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan Pemerintah.
H.Indra Gunawan mengatakan CSR dan TJSP Seluruh Perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu akan di Koordinir dan harus tepat guna dan Perusahaan juga di Wajibkan Untuk membantu pembangunan di Rokan Hulu sehingga masyarakat merasakan manfaatnya hadirnya perusahaan di Rohul.
Wabup Indra Gunawan juga Berharap perusahaan bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan ikut membangun Rokan Hulu yang lebih maju terutama dalam program TJSP dan CSR antara lain :
Bidang pendidikan,Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, Bidang Olah Raga, Bidang Seni dan Budaya, Bidang Sosial dan Keagamaan, Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup,Bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Adat.
“Ada delapan program yang harus kita perhatikan dan perusahaan harus membantu masyarakat baik dari TJSP dan CSR nya ambil dokumentasinya jadi pemerintah tau apa-apa saja yang telah perusahaan lakukan untuk rokan hulu ini”ungkap indra gunawan.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Rohul dari Fraksi PAN Murkhas juga mengatakan adanya tim TJSP akan mempermudah komunikasi pemda dan perusahaan terutama kegiatan penyaluran TJSP dan CSR yang telah di laksanakan perusahaan dan perusahaan juga di minta untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur di daerah yang tidak ditanggung oleh APBD.
“komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan perusahaan pembangunan infrastruktur yang tidak di tanggung oleh APBD, seperti banyak sekolah yang membutuhkan ruang belajar,jembatan atau lainya harus di perhatikan, jadilah pengusaha yang taat dan patuh dengan peraturan”Tegas Murkhas.
Diakhir kegiatan Kaban Bappeda Rohul Drs.Yusmar M,Si juga menambahkan adanya Tim TJSP untuk mempertimbangkan Bagaimana kondisi yang dialami perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan sosial ke masyarakat dengan demikian seluruh kegiatan TJSP dan CSR bisa terpantau oleh pemerintah, sehingga perusahaan mendapatkan Hasilnya,Pemerintah mendapatkan Manfaatnya dan Masyarakat memdapatkan Kesejahteraannya.
“perusahaan yang ada di kita ini sudah berbuat tetapi tidak tercatat dan tidak terdokumentasi sehingga ada tadi sebenarnya Bapak ataupun tidak berbuat tetapi tidak diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.
(MCKominfo/Nuri)
