GRESIK ,Mataperistiwa.Id -Pemkab.Gresik selenggarakan Event Bulan Panutan PBB Tahun 2023 di ASTON Hotel & Conference Center ,Jl. Sumatra 1-5 Gresik Kota Baru GKB, Jl. Sumbawa No.2, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Kamis 15/12/2023.
Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .
Diawali sambutan dari Kepala Dinas BPPKAD AM Reza Pahlevi AP menyampaikan ”
Pendapatan dari pajak PBB tahun 2023 sebesar Rp 195 miliar, baru terealisasi per awal Desember baru tercapai Rp. 167 miliar atau 85 %.
Dan realisasi tahun ini masih lebih tinggi dari tahun kemarin, namun target masih belum tercapai. Diketahui, tahun 2022, target pajak PBB sebesar Rp. 140 miliar terealisasi Rp.148 miliar,” ucapnya.
Selanjutnya Reza menjelaskan “Pertama, kita undang dalam kesempatan kali ini, agar dari sisa waktu tahun 2023 yang ada, bisa memenuhi capaian target tersebut. Kedua, kebutuhan anggaran Pemkab Gresik dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan maupun pembangunan.
Dimana kita butuhkan kontribusi dari pajak daerah PBB, kita harapkan wajib pajak bisa lunas membayar. Meski jatuh tempo (bulan Oktober) telah dilewati namun bisa terlunasi sampai Desember ini. Tujuan kegiatan ini agar pajak PBB bisa lunas 100 persen .” jelasnya.
Kemudian sambutan Bupati Gresik H Fandi Akhmad Yani S.E, menyampaikan bahwa” Masifnya pembangunan di pelosok desa hingga kota di Kabupaten Gresik berasal dari dana pajak dan retribusi. Hal itu karena pajak dan retribusi memiliki porsi besar dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat di tahun ini, kontribusi pajak PAD sebanyak 66 persen dan retribusi 8 persen.
Hal itu membuat Pemkab Gresik dan BPPKAD terus mendorong seluruh wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dengan taat. Sebab, masa depan Kabupaten Gresik ada di PAD .” ujarnya.Pukul 12.41 wib.M
Pemberian Piagam Penghargaan kepada 118 Desa , Camat ,Perusahaan di ikuti oleh Wakil Bupati Gresik ,: H. Fandi Akhmad Yani , S.E ,Wabup Gresik , Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd., Ketua DPRD Gresik Muhammad Abdul Qodir, jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Gresik Nurul Haromain Ali Akhmad Yani, Ketua DWP Gresik Siti Qomariyah Ahmad Washil, para Asisten, Kepala OPD Gresik, Camat se Kabupaten Gresik, serta Kepala Desa dan Lurah ,PT. Suritani Pemuka, PT. Unichemcandi Indonesia, PT. PLN PJB II UP. Gresik, PT. Dayasa Aria Prima, PT. Sumber Mas Indah Plywood, PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Petrokimia Gresik, PT. Emdeki Utama, Tbk, PT. Platinum Keramics Industri, PT. Smelting (Pelabuhan), PT. Pertamina Pabrik Aspal, PT. Bahagia Steel, PT. Multi Manua Ina/Ester, PT. Kawasan Industri Gresik, PT. Indospring, Tbk II, PT Aplus Pacipic, PT. Surabaya Meka Box ,PT Putera Rackindo Sejahtera , PT Adya Buana Persada ,PT Semen Indonesia ( Persero)Tbk ,PT PN Garam .
Event Bulan Panutan PBB dijadikan momen launching pembayaran PBB melalui QRIS. Launching dilakukan langsung Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani SE, Ketua DPRD Kabupaten Gresik H Much Abdul Qodir SPd, Wakil Bupati Gresik Dra Hj Aminatun Habibah MPd, Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik A.M. Reza Pahlevi A.P., dan Pimpinan Bank Jatim Cabang Gresik Abdullah Basid.
Sementara itu Bupati Gresik Mengecam Stop BK Desa di Gresik yang belum Lunas PBB.
Kepala BPPKAD Gresik A.M. Reza Pahlevi, A.P. memberikan inovasi dan program-program .
Kab Gresik dinobatkan sebagai terbaik ke-6 wilayah Jawa-Bali tingkat kabupaten dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023. Pencapaian itu menjadi wujud komitmen Pemkab Gresik dalam mewujudkan digitalisasi daerah di berbagai sektor. Terutama bidang ekonomi dan keuangan daerah.
Gus Yani juga menuturkan tentang ” Perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Hal itu yang menjadi pendorong Pemkab Gresik mengembangkan teknologi Intelligence Operational Platform (IOP).
Saya berharap, Bulan Panutan PBB ini bisa jadi momen untuk menambah wawasan dan kesadaran semua pihak dalam membayar pajak serta retribusi.
Semua pihak harus bersinergi untuk memaksimalkan realisasi PBB. Industri, stakeholder, dan masyarakat harus niat agar tak terlambat bayar pajak. Ini jadi bentuk kontribusi pembangunan daerah,” pungkas Gus Yani.( Et )
