Pamekasan, Mataperistiwa.id// Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, Nur Ichwan mengunjungi Lapas Narkotika Pamekasan dalam kunjungannya ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Madura, pada hari Rabu (07/02/2024).
Dalam kunjungannya, Nur Ichwan memberikan perhatian terhadap rencana pemindahan sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Pamekasan yang sebelumnya berada di Sumenep kini berganti ke Lapas Narkotika Pamekasan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 26 Permenkumham 16 Tahun 2021 dan penetapan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim.
Pada kesempatan itu, Nur Ichwan beserta rombongan diterima dan berkoordinasi dengan Para Pejabat Struktural Lapas Narkotika Pamekasan dan Kaur Umum yang juga sebagai wakil ketua MPD Pamekasan.
“Adanya 41 Notaris di bawah pengawasan MPD Pamekasan menambah urgensi dari koordinasi tersebut, hal ini untuk mengantisipasi adanya peningkatan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris,” ujarnya.
Selanjutnya, Nur Ichwan juga menekankan pentingnya pelayanan publik berbasis HAM baik kepada masyarakat, keluarga WBP, maupun warga binaan sendiri.
“Pastikan pelayanan yang kita berikan adalah pelayanan terbaik untuk masyarakat, mulai dari sarpras pendukung seperti pos Yankomas, layanan pengaduan, pendaftaran kunjuungan dan lainnya harus baik dan representatif, serta petugas harus ramah” imbuhnya.
Sementara Itu, Kalapas Narkotika Pamekasan melalui Kaur Umum, Syaiful Bahri menyampaikan rasa terimakasih atas kunjungan dan koordinasi tersebut.
“Ini menjadi atensi bagi pimpinan kami dan jajaran untuk menyiapkan ruangan khusus yang memadai dan aman, sebagai ruang sekretariat MPD guna mendukung pelaksanaan tugas utamanya dalam pengawasan pemerintah terhadap notaris di wilayah Pamekasan dan Sumenep” Tuturnya.
Dengan kunjungan ini, Nur Ichwan memberikan sinyal jelas tentang komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola hukum dan penegakan HAM di daerah. Kedua kunjungan tersebut menunjukkan langkah konkrit dalam memperkuat kerja sama antara lembaga pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan akuntabel di Pamekasan.
Kegiatan diakhiri dengan pengecekan ruangan yang akan dijadikan untuk sekretariat MPD dan dilanjutkan foto bersama.
