Mataperistiwa.id, Kabupaten Tangerang, Menyikapi berbagai macam polemik yang terjadi di Pemerintahan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ksatria Muda menggelar aksi rahasia mengenai kinerja Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Tangerang yang dinilai menyalahgunakan izinnya. Kamis, 21/03/2024.
Berdasarkan keterangan dari data yang dikumpulkan oleh LSM Ksatria Muda bahwanya sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023 diduga terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang berada di bawah pengelolaan Sekretaris Daerah (SEKDA) dengan tidak dilaksanakan secara memadai.
Hal itu dapat menimbulkan permasalahan hukum dan berpotensi kehilangan aset yang berdampak pada kerugian daerah yang cukup signifikan.
Sementara pada tahun 2021, Bupati Tangerang telah membentuk tim survei tentang pengadaan tanah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 596.1.Kep. 1904-Huk/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dengan susunan anggota dan penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah (SEKDA).
Dijelaskan, sesuai dengan surat keputusan Bupati tersebut, tim survei memiliki tugas, antara lain untuk melakukan keanekaragaman pemanfaatan ruang dan prakiraan luas tanah yang dibutuhkan serta melaporkan hasil kegiatan survei lokasi pengadaan tanah.
Pelaksanaan survei awal pada tanggal 23 Februari sd 21 Maret 2022 sesuai dengan surat kepala dinas PPP Nomor 800/276-DPPP/2022 atas pelaksanaan survei tersebut diperkirakan terdapat beberapa permasalahan.
Diantaranya seperti tim survey yang tidak menuangkan hasil survei awal dalam bentuk berita acara, melainkan dengan bentuk laporan survei tanpa memuat tanggal, lokasi tanah, jenis tanah, rincian validitas pemilik dan kepemilikan berupa alas hak berikut luas tanahnya.
Dan tidak mencantumkan harga pasaran disekitar serta NJOP atas tanah tersebut, informasi kesesuaian RT RW, atau belum menyediakan informasi perkiraan luas lahan yang dibutuhkan serta surat dukungan teknis dari DTRB.
Tak hanya itu, Moch Maesyal Rasyid yang masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah terindikasi menempuh kampanye praktis, hal itu terbukti dengan banyaknya alat kampanye berupa spanduk dan spanduk yang mempromosikan dirinya menjadi calon calon Bupati Tangerang.
Padahal menurut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 820/Kep.720Huk/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Moch Maesyal Rasyid sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Tangerang akan berakhir sampai dengan batas usia pensiun pada Tanggal Juni 2025 mendatang.
Artinya, berdasarkan surat keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Moch Maesyal Rasyid, MS masih berstatus sebagai ASN yang seharusnya menjaga netralitas dari politik praktis.
Namun kondisi dilapangan menunjukkan seolah-olah gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam mengkampanyekan serta memasang gambar dan spanduk serta bantuan yang mengatasnamakan Moch Maesyal Rasyid sebagai calon Bupati Tangerang.
Menyikapi hal itu, Asmudyanto Ketua Umum LSM Ksatria Muda sekaligus sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demonstrasi di depan Gedung Kantor Bupati Tangerang, dalam orasinya dia menyampaikan beberapa tuntutannya.
Asmudyanto meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai polemik yang telah beredar di masyarakat umum.
“Kami meminta Sekda agar memberikan klarifikasi atas kinerjanya dalam mengelolah BMD dan Survei Pengadaan Tanah yang diduga tidak memadai serta berpotensi menimbulkan masalah dimasa yang akan datang,” ungkap Asmudyanto kepada Wartawan.
Untuk menjaga Etika ASN kata Ketua LSM Ksatria Muda, dan demi menghindari Penyalahgunaan Wewenang Jabatan, serta untuk menjaga netralitas serta konflik kepentingan penyelenggara pemerintahan, dia mendesak agar Sekda Kabupaten Tangerang untuk menurunkan diri dari jabatannya.
“Kami mendesak Moch Maesyal Rasyid untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang,” tutupnya.
Sampai berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang belum dapat dikonfirmasi.
