SUKABUMI, mataperistiwa.id — Keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Sukabumi dinilai perlu menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran. Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, berharap kerja sama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan UHC tidak sampai terputus.
Menurut Danny, penghentian atau cut off kepesertaan berisiko membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Terutama warga yang sangat bergantung pada kepesertaan yang ditanggung pemerintah daerah.
“Jangan sampai terjadi cut off kepesertaan yang pada akhirnya membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau keterbatasan anggaran,” kata Danny, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Rabu (16/9/2026).
Ia memahami kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tekanan, antara lain akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) serta persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum diterima sebagaimana mestinya.
Namun, Danny menilai persoalan fiskal tersebut perlu dicarikan solusi tanpa menjadikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai korban. Salah satu opsi yang menurutnya layak dipertimbangkan adalah tawaran fasilitas pembiayaan dari BPJS Kesehatan.
Dengan skema tersebut, kewajiban pembayaran kepesertaan PBI UHC yang belum dapat dipenuhi pemerintah daerah dapat dibayarkan kemudian, termasuk pada triwulan pertama 2027.
“Sebetulnya ada alternatif yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan, dengan diberikan fasilitas utang yang pembayarannya bisa dilakukan pada triwulan pertama tahun 2027. Ini layak menjadi pertimbangan Pemda Kota Sukabumi untuk tetap ikut dalam program UHC,” ujarnya.
Danny berharap opsi tersebut dapat menjadi salah satu jalan keluar agar kepesertaan UHC tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Baginya, keberlanjutan UHC perlu dilihat bukan semata dari sisi pembiayaan, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Insya Allah besar manfaat UHC daripada Bankesda,” terang Danny. Meski demikian, apabila kondisi keuangan daerah pada akhirnya mengharuskan perubahan skema pembiayaan.
Danny meminta pemerintah daerah menyiapkan mekanisme perlindungan kesehatan alternatif. Salah satunya melalui bantuan kesehatan daerah seperti Bankesda, sehingga warga yang membutuhkan layanan kesehatan tetap memiliki perlindungan.
Lebih lanjut Danny menekankan pentingnya sosialisasi apabila terjadi perubahan status atau skema kepesertaan. Masyarakat harus memperoleh informasi secara terbuka, jelas, dan jauh sebelum perubahan diberlakukan.
“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui perubahan status kepesertaannya ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan,” jelas Danny.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal merupakan persoalan yang harus dicarikan formulasi dan jalan keluarnya.
Namun, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tetap harus menjadi perhatian utama. “UHC harus dipertahankan sejauh memungkinkan. Bila diperlukan perubahan skema, pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada masyarakat yang terputus aksesnya terhadap pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Dengan demikian, opsi pembiayaan yang ditawarkan BPJS Kesehatan dinilai dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemkot Sukabumi dalam menjaga kesinambungan kepesertaan UHC, sembari tetap menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan fiskal daerah.
