SUKABUMI, mataperistiwa.id – Menjelang 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, sejumlah sorotan mulai bermunculan dari kalangan legislatif.
Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Danny Ramdhani, yang menilai belum tampak perubahan signifikan dalam roda pemerintahan kota sejak pasangan ini dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.
“Yang pertama, sampai sejauh ini belum terlihat perubahan yang signifikan terkait pembangunan di Kota Sukabumi,” ujar Danny saat diwawancarai, Jumat (30/05/2025).
Menurutnya, percepatan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi hal mendesak agar janji-janji kampanye kepala daerah bisa tertuang secara jelas dalam dokumen perencanaan resmi.
Danny juga menyoroti belum adanya blue print atau peta jalan pembangunan yang konkret dari Wali Kota Ayep Zaki, terutama dalam menangani persoalan-persoalan sosial yang cukup kompleks, seperti kemiskinan dan maraknya pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik pusat kota.
“Pemerintahan Pak Ayep Zaki sampai saat ini belum memiliki blue print untuk mengatasi persoalan sosial. Seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga, serta penanganan PKL yang semakin merebak,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat mulai menyuarakan keresahan terhadap masalah kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan (K3) di Kota Sukabumi. Beberapa ruas jalan kembali dipadati PKL, serta persoalan sampah yang dianggap tidak tertangani dengan optimal.
Tak hanya itu, Danny juga menyinggung sejumlah kebijakan pemerintahan Ayep Zaki yang dinilai belum selaras dengan etika birokrasi dan regulasi yang berlaku.
Di antaranya pengangkatan tim percepatan daerah, Dewan Pengawas BLUD RSUD R Syamsudin SH, serta penggunaan Lapang Merdeka yang dianggap menabrak aturan.
“Penggunaan banyak sumber daya manusia dari luar Kota Sukabumi juga perlu ditinjau ulang. Termasuk skema peminjaman daerah untuk penerangan jalan umum (PJU) yang harus sesuai ketentuan,” katanya.
Danny mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus pada dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun, dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan agenda resmi pemerintahan.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemkot Sukabumi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Keberanian untuk meningkatkan PAD memang patut diapresiasi, tapi tetap harus berlandaskan regulasi, dan jangan sampai memberatkan rakyat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Danny menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai kunci keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi.
“Kolaborasi dan sinergitas adalah hal yang sangat penting. Kami di DPRD memberikan kritik dan masukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap Kota Sukabumi,” tuturnya.
Ia menambahkan, 100 hari kepemimpinan seharusnya menjadi momentum awal untuk menunjukkan arah perubahan, meski secara substansi mungkin belum bisa terlihat sepenuhnya.
“Mari kita kawal dan awasi bersama-sama. Kritik bukan untuk menghakimi, tapi sebagai ruang untuk memperbaiki dan bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya.
